Learning from Singapore’s Economy: Insights from the Lex Rex or Rex Lex Debate – Competing Conceptions of the Rule of Law in Singapore” (based on Li-ann Thio’s paper)
Salah satu paradigma yang tercermin dalam makalah ini adalah pendekatan pemerintahan Singapura, di mana menjaga ketertiban sosial dan mencapai pembangunan ekonomi lebih diutamakan daripada memperluas kebebasan sipil-politik dan demokrasi liberal. Dalam konteks ini, pemerintah menggunakan hukum sebagai alat utama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dengan menjalankan kendali terpusat yang kuat atas perekonomian. Pendekatan otoritarian ini memungkinkan mereka untuk menerapkan kebijakan yang mungkin tidak populer di kalangan publik, tetapi dianggap penting demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan menjaga kendali yang ketat, pemerintah memastikan bahwa keputusan yang diambil, meskipun kontroversial, tetap mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Baik kritikus lokal maupun internasional telah menyebut pemerintah Singapura otoriter, dengan mengatakan bahwa pemerintah membatasi oposisi politik serta hak-hak sipil dan politik. Namun, pemerintah Singapura membela pendekatannya dengan berargumen bahwa hak asasi manusia harus dipahami dalam konteks budaya dan tingkat pembangunan ekonomi masing-masing negara. Gagasan ini, yang dikenal sebagai argumen Asian Values, yang lebih menekankan pada kesejahteraan komunitas, ketertiban sosial, dan pertumbuhan ekonomi daripada kebebasan individu. Paradigma ini memperkuat konsep bahwa dalam situasi Singapura, keseimbangan antara disiplin sosial dan pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan daripada kebebasan politik.
Singapura percaya bahwa kendali ketat atas ketertiban sosial dan disiplin adalah kunci keberhasilan ekonomi, dengan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, menjadi prioritas kedua. Pendekatan ini sering disebut sebagai demokrasi terkelola.
Lee Kuan Yew, pemimpin pendiri Singapura, menekankan bahwa aturan hukum lebih penting daripada demokrasi untuk menjaga ketertiban sosial dan mendukung ekonomi pasar bebas yang stabil. Dia juga menyoroti contoh keberhasilan China, di mana ekonomi berkembang pesat di bawah pemerintahan ketat tanpa kebebasan politik. Namun, meskipun Lee Kuan Yew berargumen bahwa disiplin otoritarian dapat memacu pertumbuhan ekonomi, contoh Ferdinand Marcos, mantan diktator Filipina, menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak selalu menjamin keberhasilan ekonomi.
Lee Kuan Yew juga menghubungkan keberhasilan Singapura dengan nilai-nilai yang benar dari rakyatnya, yang berakar pada prinsip-prinsip Konfusianisme. Nilai-nilai ini mengutamakan kepentingan komunitas di atas individu, penghormatan terhadap pendidikan, serta penghargaan terhadap para pemimpin pemerintah. Dia percaya bahwa nilai-nilai ini memungkinkan pemerintah membentuk birokrasi berbasis prestasi, membatasi kekuatan serikat pekerja, dan menerapkan kebijakan seperti wajib militer, yang semuanya memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan Singapura.
