Dilema Konseptual atas Uang Servis dalam Industri Perhotelan: Kajian antara PSAK dan Regulasi Ketenagakerjaan

Pendahuluan

Uang servis atau Service charge merupakan elemen yang lazim dikenakan oleh perusahaan perhotelan sebagai tambahan dari tarif utama layanan. Umumnya dikenakan sebesar 5–10% dari nilai transaksi, service charge ditagihkan secara otomatis kepada tamu dan dijadikan dasar dalam pembagian insentif kepada pekerja. Meskipun praktik ini sudah menjadi kebiasaan industri (industry practice), terdapat dilema fundamental dalam pengakuan akuntansinya, terutama ketika dibandingkan dengan standar pelaporan keuangan dan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Pertanyaannya: apakah service charge ini merupakan pendapatan perusahaan, ataukah jumlah yang dikumpulkan atas nama pihak ketiga (yaitu pekerja), dan oleh karena itu tidak seharusnya diakui sebagai pendapatan?

Kerangka PSAK 115

Dalam standar PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga[1]. Jumlah yang ditagih oleh entitas atas nama pihak ketiga tidak mencerminkan manfaat ekonomik yang mengalir ke entitas dan karenanya tidak meningkatkan ekuitas. Oleh karena itu, hal tersebut dikeluarkan dari pendapatan.

Dengan kata lain, jika perusahaan hanya bertindak sebagai agen yang mengumpulkan uang atas nama pihak lain, maka jumlah tersebut tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan sebagai liabilitas. Dalam konteks ini, apabila hotel hanya menagih service charge untuk kemudian disalurkan kepada karyawan, maka secara prinsip akuntansi, dana tersebut bukanlah pendapatan perusahaan. Namun, jika hotel bertindak sebagai prinsipal—yakni pihak yang mengatur struktur harga, menerima manfaat ekonomis, dan bertanggung jawab penuh atas layanan—maka service charge dapat dianggap sebagai bagian dari imbalan jasa dan diakui sebagai pendapatan bruto, dengan beban distribusi ke karyawan dicatat secara terpisah sebagai biaya operasional.[2]

Ambiguitas Regulasi Ketenagakerjaan

Dilema semakin kompleks ketika menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaker No. 7 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum praktik pengelolaan service charge di sektor perhotelan dan restoran.

PP 36/2021

Pasal 8 ayat (2) menyatakan:

“Selain tunjangan hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha dapat memberikan pendapatan non-upah berupa:

1. Insentif;
2. bonus;
3. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau;
4. uang servis pada usaha tertentu.”.

Pasal ini merupakan awal dikenalnya konsep uang servis dalam kerangka pendapatan non-upah.

Frasa “dapat memberikan” menunjukkan bahwa pemberian uang servis oleh perusahaan bersifat opsional, bukan kewajiban hukum. Uang servis diakui sebagai salah satu bentuk pendapatan non-upah yang secara eksplisit dibedakan dari upah pokok dan tunjangan.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengatur secara khusus mekanisme uang servis:

Pasal 13 ayat (1):

“Uang servis dikumpulkan dan dikelola oleh perusahaan.”

Pasal 13 ayat (2):

“Uang servis wajib dibagikan kepada pekerja setelah dikurangi cadangan risiko atau pendayagunaan peningkatan kualitas SDM.”

Struktur norma dalam pasal-pasal tersebut menimbulkan kesan bahwa uang servis bukan langsung diberikan oleh perusahaan kepada pekerja, melainkan terlebih dahulu dikumpulkan dari pihak lain, yaitu konsumen. Hal ini menciptakan relasi yang berbeda dari bentuk pendapatan non-upah lainnya dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 9 ayat (1):

“Tunjangan hari raya keagamaan wajib diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh.”

Pasal 10 ayat (1):

“Insentif dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dalam jabatan atau pekerjaan tertentu.”

Pasal 11 ayat (1):

“Bonus dapat diberikan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh atas keuntungan Perusahaan.”

Pasal 12 ayat (1):

“Perusahaan dapat menyediakan fasilitas kerja bagi Pekerja/Buruh.”

Keempat pasal tersebut menunjukkan hubungan langsung antara pengusaha dan pekerja, tanpa mekanisme pengumpulan dana dari pihak ketiga. Sebaliknya, pada uang servis, terdapat proses administratif pengumpulan dan pengelolaan sebelum dibagikan, yang mengimplikasikan bahwa dana berasal dari luar perusahaan tersebut, bukanlah merupakan hak ekonomi pengusaha. Posisi ini memperkuat karakter agen, bukan prinsipal.

Permenaker 7/2016

Pasal 1 angka 1 mendefinisikan uang servis sebagai:

“Tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.”

Kalimat ini menimbulkan ambiguitas. Frasa “tambahan dari tarif…dalam rangka jasa pelayanan” memberi kesan bahwa uang servis adalah bagian dari tarif layanan yang diperuntukkan untuk hotel atas penyediaan jasa pelayanan hotel, sehingga bisa ditafsirkan sebagai bagian dari pendapatan perusahaan. Tidak ada rujukan eksplisit dalam definisi tersebut bahwa dana ini dimaksudkan untuk pekerja.

Pasal 2 ayat (1)

“Uang Servis merupakan pendapatan non-upah bagi pekerja/buruh.”

Pasal 6:

“Pengumpulan dan pengelolaan uang servis dilakukan oleh pengusaha.”

Konstruksi ini mencerminkan ketidakkonsistenan. Di satu sisi, definisi awal menyamakan uang servis dengan komponen tarif layanan, sementara pasal berikutnya menyebutkan bahwa dana tersebut adalah hak pekerja, dan hanya dititipkan sementara kepada pengusaha.

Implikasi terhadap Pengakuan Pendapatan

Permasalahan utama dalam menentukan perlakuan akuntansi atas service charge terletak pada ketidakjelasan definisi hukum atas “uang servis” sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 7 Tahun 2016. Ketidaktegasan dalam mendudukkan uang servis sebagai substansi hukum—apakah merupakan tambahan tarif jasa milik perusahaan atau dana milik pekerja yang hanya dititipkan melalui perusahaan—mengaburkan penerapannya dalam akuntansi berbasis prinsip, khususnya dalam konteks PSAK 115.

Secara akuntansi, seperti dinyatakan dalam PSAK 115, hanya manfaat ekonomik yang benar-benar mengalir ke entitas yang dapat diakui sebagai pendapatan. Apabila suatu jumlah ditagih oleh entitas untuk kepentingan pihak ketiga, maka ia tidak mencerminkan hak ekonomis perusahaan, dan karenanya tidak boleh menaikkan pendapatan atau ekuitas.

Namun, Permenaker 7/2016 gagal memberikan fondasi hukum yang konsisten untuk mendukung salah satu posisi secara tegas. Definisi pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

“Uang Servis adalah tambahan dari tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka jasa pelayanan pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel.”

Definisi ini mengaburkan identitas yuridis dari uang servis. Frasa “tambahan dari tarif…dalam rangka jasa pelayanan” dapat dimaknai bahwa uang servis merupakan komponen harga jual jasa dan karenanya menjadi bagian dari pendapatan perusahaan. Namun pada saat yang sama, pasal-pasal lanjutan menyatakan bahwa uang servis merupakan pendapatan non-upah untuk pekerja, dan wajib dikelola serta didistribusikan oleh pengusaha, yang menjadikan perusahaan tampak hanya sebagai pengumpul dan penyalur dana.

Ketidakkonsistenan terminologis ini menghasilkan multitafsir, baik dalam praktik akuntansi maupun dalam penyajian laporan keuangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Lebih jauh, hal ini juga menciptakan ketidakpastian dalam aspek perpajakan dan audit.

Sebagai kontras, dapat dikemukakan bahwa dalam regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)—khususnya dalam Undang-Undang PPN—terdapat kejelasan definisional yang tinggi. Pasal 1 angka 25 dengan tegas menyebutkan bahwa:

“Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak…”

Definisi ini tidak memberi ruang tafsir ganda: PPN yang dipungut atas penyerahan barang/jasa adalah pungutan atas nama negara, bukan pendapatan perusahaan, dan harus dicatat sebagai kewajiban pajak. Dalam praktik akuntansi, PPN langsung dikeluarkan dari perhitungan pendapatan karena secara hukum perusahaan bukanlah pemilik dana tersebut. Akuntansi dan regulasi perpajakan berada dalam posisi yang sejalan dan tidak menimbulkan ambiguitas.

Hal ini sangat berbeda dengan posisi service charge yang justru mengalami kabur batas (blurring boundary) antara hak ekonomi perusahaan dan hak ekonomi pekerja. Ketidakkonsistenan antara definisi tekstual dalam regulasi dan substansi hubungan ekonomi yang berlangsung di lapangan menyebabkan perusahaan harus membuat pertimbangan profesional yang kompleks, yang hasilnya dapat berbeda-beda antar entitas, tergantung pada interpretasi, kebijakan internal, petugas pajak, dan asesor auditor eksternal.

Dengan demikian, pengakuan pendapatan atas service charge dalam industri hotel tidak dapat dipastikan secara yuridis maupun akuntansi tanpa adanya penegasan norma dari regulator. Ketidakjelasan ini menempatkan entitas pada posisi rawan, baik terhadap risiko kesalahan penyajian laporan keuangan maupun terhadap potensi sengketa hukum dengan otoritas ketenagakerjaan atau perpajakan.

Usulan Harmonisasi Definisi

Permasalahan utama dalam pengaturan uang servis adalah tidak sinkronnya definisi awal dengan substansi norma dalam pasal-pasal teknis. Di satu sisi, Permenaker No. 7 Tahun 2016 mendefinisikan uang servis sebagai tambahan dari tarif jasa pelayanan, yang menimbulkan kesan bahwa dana tersebut merupakan bagian dari harga jual dan secara implisit termasuk ke dalam pendapatan perusahaan. Namun di sisi lain, pasal-pasal teknis seperti Pasal 6 secara tegas menyatakan bahwa uang servis dikumpulkan dan dikelola oleh pengusaha untuk kemudian didistribusikan kepada pekerja. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) PP 36/2021, yang menunjukkan bahwa posisi pengusaha dalam konteks uang servis adalah sebagai pihak yang mengelola dana yang berasal dari luar perusahaan, dan bukan penerima manfaat ekonominya.

Agar tidak terjadi multitafsir dan inkonsistensi antara definisi normatif dan implementasi normatif, maka definisi uang servis harus diharmonisasikan dengan struktur teknis peraturan yang berlaku—khususnya yang menggambarkan peran pengusaha sebagai pengumpul dan penyalur dana. Oleh karena itu, usulan definisi yang selaras dengan karakter pengusaha sebagai agen adalah sebagai berikut:

“Uang Servis adalah sejumlah dana yang dipungut oleh pengusaha dari konsumen, yang secara khusus dikumpulkan dan dikelola oleh pengusaha untuk kemudian didistribusikan kepada pekerja sebagai pendapatan non-upah setelah dikurangi cadangan risiko atau peningkatan SDM, tanpa menjadi bagian dari manfaat ekonomik bagi pengusaha.”

Definisi ini merepresentasikan secara konsisten peran pengusaha dalam pasal-pasal teknis—sebagai pihak yang tidak menerima manfaat akhir dari dana tersebut, tetapi hanya menjalankan fungsi administratif untuk kepentingan pekerja. Dengan demikian, definisi ini tidak hanya memenuhi prinsip akuntansi (sebagaimana diatur dalam PSAK 115 untuk entitas yang bertindak sebagai agen), tetapi juga menghilangkan ambiguitas dalam implementasi regulasi ketenagakerjaan.

[1] PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, paragraf 46–47.

[2] PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, PP 34-37.